19 May 2017 | 23.39 WIB
OneEast.co.id - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) akhirnya memberikan rating layak investasi alias investment grade kepada Indonesia. Seperti yang dikutip dari OkeZone.com, Jumat (19/5/17), rating ini diberikan seiring dengan stabilitas keuangan Indonesia yang terus terjaga. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini nantinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tak hanya kalangan menengah ke atas, masyarakat kecil juga dapat merasakan dampaknya melalui peningkatan nilai investasi.
"Masyarakat akan menikmati apabila pemerintah tetap bekerja secara fokus. Masyarakat bisa menikmati dengan jalan raya, irigasi, sekolah yang kita bangun, guru yang kita bayar gajinya, kesehatan yang diberikan, bagaimana mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Itu yang dinikmati masyarakat apabila APBN tetap terjaga dengan baik," tuturnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017). Hanya saja, hal ini bisa tercapai apabila pemerintah benar-benar mengelola APBN dengan profesional. Untuk itu, pemerintah tetap perlu menjaga kredibilitas APBN. "Dengan peringkat positif, APBN akan punya kredibilitas, Rp 2.080 triliun akan bisa dinikmati masyarakat dan kita mendapatkan pembiayaan yang lebih murah," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, pengelolaan ekonomi bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan itu, pemerintah akan gunakan seluruh kebijakannya hingga berbagai instrumen yang ada. "Kita memahami walaupun pertumbuhan ekonomi cukup baik, tantangan hari ini adalah bagaimana meningkatkan daya kompetisi. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pemerintah akan ditujukan bagaimana kita meningkatkan kemakmuran rakyat yang bisa diterjemahkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan baik, dan bagaimana pemerintah memperbaiki berbagai macam kendala yang menjadi penghalang daya saing Indonesia," ungkapnya. Pemerintah pun ke depannya akan fokus pada sektor infrastruktur, inefisiensi, birokrasi, perizinan, hingga perpajakan.
Perbaikan nantinya juga akan fokus dilakukan oleh pemerintah. "Hal itu yang difokuskan untuk diperbaiki. Oleh karena itu pemerintah menggunakan APBN untuk membangun infrastruktur, dan investasi di SDM. Dengan langkah itu kita berharap tujuan pembangunan kita dapat turun di bawah 10% dari 10,7%. Indeks pembangunan manusia bisa meningkat, gini rasio turun, dan kesempatan kerja bisa tercipta dengan tingkat pengangguran rendah," tutupnya.